Pemerintahtentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di LKPP. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 AlamatPejabat Pengadaan / Pokja PBJ. Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Jombang dialamatkan ke : Kantor Pengadilan Agama Jombang. Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Jombang. Email : PeraturanLKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021 oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto. Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada Haltersebut disampaikan Sekda saat membuka Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kamis (26/7/2018), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Yang dilaksanakan leh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, menghadirkan narasumber, Imam Atumsyah dan Jhon 18Juli 2018. Sumber. BN. 2018/NO.914, PERATURAN.GO.ID. Silahkan download Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 melalui link di bawah ini: Download PDF. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat. Definisi: BN = Berita Negara. Halini sebagaimana yang telah tercantum didalam peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Peraturan LKPP tersebut telah ditandatangai oleh kepala LKPP, dan pada tanggal 8 juni 2018 peraturan tersebut mulai diberlakukan. Tujuan dari pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola adalah sebagai berikut: 2TkzX. Kepala LKPP Melantik 9 Pegawai untuk Memperkuat Kinerja Organisasi15 June 2023 Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengad... Selengkapnya SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi role model pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat bediskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis 8/6/2023 di Rumah Dinas Puri Gedeh. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi. Track record dan prestasi Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar, ungkapnya menjadi dasar penunjukan Jawa Tengah sebagai role model pengadaan barang/jasa. Diketahui selama 10 tahun dipimpin Ganjar, Jawa Tengah telah menyabet banyak penghargaan. "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan. Selain itu, penggunaan e-katalog di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden Jokowi yang mesti dikerjakan. Yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen. "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen. Target kami sih di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun dan hari ini di bulan Juni sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Terkait transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah Rp83 triliun lebih. Jumlah itu sudah melewati transaksi tahun lalu. Untuk itu, Hendi optimis transaksi e-katalog akan semakin besar nilainya. Diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di e-katalog, kemudian direview. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan.*

perka lkpp 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di desa